Disetujui 5 Fraksi, Raperda Desa Wisata Berpotensi Dibahas

Kepahiang, Dutawarta.com - DPRD Kepahiang menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Rancangan Perda tentang Desa Wisata Selasa (14/6/22), rancangan produk hukum tersebut merupakan inisiatif atau prakarsa DPRD Kepahiang. Diketahui 5 fraksi menyetujui Raperda tersebut dapat ditindaklanjuti pembahasannya, kelima fraksi tersebut diantaranya Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia Sejahtera (FGPPI).

Mengawali pendapatnya, juru bicara Fraksi Nasdem Maryatun menyampaikan bahwa Raperda Desa Wisata layak dibahas pada tingkat selanjutnya. Dengan adanya desa wisata ini diharapkan potensi desa yang ada dapat dikembangkan lebih baik.

"Desa dapat dikembangkan melalui perencanaan meliputi, potensi alam seperti air terjun, potensi alam pegunungan dan potensi wisata alam lainnya. Kemudian potensi budaya seperti adat istiadat kesenian tradisional atraksi budaya serta peninggalan bersejarah," sampai Maryatun.

Sementara itu juru bicara Fraksi Golkar Ansori M mengatakan, Raperda Desa Wisata tersebut harus dibahas pada tingkat selanjutnya, karena Desa yang berpotensi memiliki wisata dapat didorong memiliki desa wisata berkelanjutan sesuai permenparekraf nomor 9 tahun 2021.

"Kami Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kepahiang menyampaikan kembali atas pendapat Bupati terhadap raperda inisiatif DPRD untuk raperda desa wisata berdasarkan permenparekraf. Dengan adanya sertifikasi desa wisata berkelanjutan, desa wisata dapat menunjukkan status mutu berkelanjutan dalam hal pengelolaan desa wisata berkelanjutan," sampai Ansori.

Kemudian Fraksi Kebangkitan Bangsa oleh juru bicaranya Hj. Dwi Pratiwi Nur Indah Sari, SE menyampaikan bahwa fraksinya sepakat untuk melakukan pembahasan lanjutan terhadap raperda desa wisata. Pendapat yang sama juga disampaikan Fraksi Demokrat Nanto Usni yang juga menyepakati raperda desa wisata dibahas pada tingkat selanjutnya.

"Kami Fraksi Demokrat mengharapkan saudara Bupati Kepahiang dapat memberi kontribusi untuk meningkatkan PAD melalui Desa wisata dan ekonomi yg bergerak didalamnya. Kami juga berpesan kepada Bupati melalui forum ini untuk mengatasi permasalahan PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat utamanya wilayah tebat karai dan kecamatan lain yang kebutuhan air nya sangat bergantung pada PDAM," Sampai Nanto Usni.

Terakhir jawaban Fraksi gerakan perjuangan pembangunan indonesia sejahtera melalui juru bicaranya Franco Escobar, S. Kom. Fraksi ini juga setuju agar raperda tersebut dibahas pada tingkat selanjutnya. Dia menambahkan agar Bupati tidak segan menyanggah atau menolak Raperda didalam pembahasan jika dirasakan tidak sesuai dengan pendapatnya. Dia juga mengingatkan Bupati terkait kebocoran PAD yang dimungkinkan terjadi.

"Jangan segan untuk menyanggah atau menolak dalam pembahasan nantinya. Jangan sampai ada rasa tidak enak kalau Raperda ini tidak disahkan, karena pak Bupati pernah menyebutkan kalau pembahasan raperda membebankan APBD. Saya ingatkan juga terkait potensi PAD yang mungkin bocor, misalnya pada retribusi parkir yang tanpa karcis," tegas Franco.