Empat Model Kepemimpinan PBNU Dinilai Jadi Referensi Ketum NU Masa Depan

JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang, wacana mengenai arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Muktamar yang akan menjadi momentum penting perjalanan NU memasuki abad kedua masa khidmahnya itu dinilai bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga ruang evaluasi dan penentuan arah besar organisasi ke depan.

Pandangan tersebut disampaikan Mohammad Dawam melalui tulisannya berjudul “Berkaca Kepada Empat Kepemimpinan Ketum PBNU Sebelumnya” yang mengulas model kepemimpinan empat Ketua Umum PBNU terdahulu, yakni KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Hasyim Muzadi, KH Said Aqil Siroj, dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Dalam tulisannya, Dawam menilai masing-masing pemimpin memiliki karakter, pendekatan, dan kontribusi besar yang relevan dijadikan referensi bagi Ketua Umum PBNU mendatang dalam mengelola organisasi yang semakin kompleks di tengah tantangan zaman.

Menurutnya, model kepemimpinan Gus Dur menjadi simbol kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat akar rumput serta berani mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Gus Dur disebut berhasil membangun komunikasi emosional dengan warga NU melalui pendekatan sederhana, seperti rutin menghadiri pengajian kampung, sowan kepada kiai daerah, hingga melakukan ziarah kubur kepada tokoh-tokoh NU.

“PBNU hadir menyapa warganya dengan hati yang tulus. Model komunikasi seperti ini sangat efektif membangun hubungan emosional antara organisasi dan jamaah,” tulis Dawam.

Sementara itu, kepemimpinan KH Hasyim Muzadi dinilai sebagai model manajemen organisasi yang mampu merangkul berbagai elemen, baik internal maupun lintas agama, secara harmonis. Pada masa kepemimpinannya, NU dinilai aktif memainkan peran diplomasi internasional melalui forum ICIS (International Conference of Islamic Scholars) yang dikenal sebagai wadah dialog lintas negara dan lintas agama.

Selain itu, hubungan harmonis NU dan Muhammadiyah pada masa tersebut disebut menjadi salah satu contoh kuatnya komunikasi kebangsaan yang dibangun melalui pendekatan dialogis dan penuh kesejukan.

Adapun KH Said Aqil Siroj dinilai berhasil memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) warga NU, khususnya dalam bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinannya, perkembangan kampus NU dan pengiriman kader ke luar negeri mengalami peningkatan signifikan.

Dawam menyebut kepemimpinan Said Aqil juga dikenal tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat kecil, namun tetap mendukung program pemerintah yang dinilai membawa kemaslahatan bagi rakyat.

“Pembangunan SDM warga NU menjadi salah satu warisan besar yang perlu diteruskan, termasuk pengembangan kampus NU dan rumah sakit NU,” ungkapnya.

Sementara itu, model kepemimpinan Gus Yahya Cholil Staquf disebut lebih menitikberatkan pada penataan administrasi organisasi dan penguatan sistem manajemen satu pintu di tubuh PBNU. Kebijakan tersebut dinilai berhasil menciptakan tata kelola organisasi yang lebih tertib, terstruktur, dan terkontrol, terutama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan organisasi.

Meski dinilai lebih ketat secara administratif, konsep tersebut dianggap menjadi pondasi penting dalam membangun organisasi modern yang profesional dan akuntabel.

Dalam refleksinya, Mohammad Dawam menilai kepemimpinan PBNU ke depan perlu mampu menggabungkan nilai-nilai positif dari keempat model kepemimpinan tersebut. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang tetap menjaga tradisi, namun mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi program dan penguatan sistem organisasi.

Menurutnya, NU juga perlu terus memperkuat kerja sama strategis dengan pemerintah, masyarakat sipil, hingga dunia internasional demi mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat serta kemaslahatan bangsa.

Ia bahkan mengusulkan agar PBNU ke depan semakin aktif menyiapkan kader-kader terbaik untuk terlibat dalam berbagai sektor strategis pemerintahan, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga lembaga negara lainnya melalui sistem meritokrasi yang profesional dan terukur.

“NU harus terus hadir memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan peradaban. Dengan sistem yang baik, kepemimpinan yang kuat, serta sinergi dengan berbagai pihak, NU akan tetap menjadi organisasi yang relevan dan bermanfaat bagi umat dan negara,” tulis Dawam.

Menjelang Muktamar NU ke-35, berbagai pandangan mengenai arah organisasi dan figur kepemimpinan PBNU diperkirakan akan terus mengemuka. Namun satu hal yang menjadi harapan bersama, NU di abad keduanya tetap mampu menjaga jati diri sebagai organisasi keagamaan yang moderat, menjaga tradisi, sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.