Pelayanan Terganggu, Forum RT/RW Malabero Desak Plt Lurah hingga Pencairan Insentif

Dutawarta.id - Kondisi ini mendorong Forum RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat menggelar rapat koordinasi bersama Camat dan Sekretaris Camat Teluk Segara guna mencari solusi atas kekosongan jabatan struktural yang telah berlangsung cukup lama.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga menyampaikan keprihatinan mendalam terkait ketiadaan “nakhoda” di kantor kelurahan. Kekosongan ini dinilai berdampak langsung terhadap jalannya pelayanan administrasi dan pengelolaan anggaran.

Permasalahan bermula dari tidak terisinya dua jabatan vital. Posisi lurah telah kosong selama dua bulan dan saat ini hanya diisi oleh Pelaksana Harian (Plh). Sementara itu, jabatan Sekretaris Lurah (Seklur) telah kosong selama 11 bulan sejak pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.

Ketiadaan pejabat definitif maupun pelaksana tugas membuat proses pengambilan kebijakan dan pencairan anggaran terhambat. Dampaknya, sejumlah hak petugas di tingkat kelurahan belum terpenuhi. Biaya Operasional (BOP) serta insentif RT/RW dan LPM dilaporkan menunggak selama tiga bulan. Selain itu, honor petugas Linmas juga belum dibayarkan.

“Setidaknya jika belum ada pejabat definitif, segera tunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada pelayanan masyarakat,” ujar salah satu perwakilan forum dalam rapat tersebut.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan persoalan fasilitas layanan kesehatan. Mobil ambulans yang sebelumnya bersiaga di Kantor Kelurahan Malabero kini dilaporkan tidak lagi berada di lokasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ambulans tersebut telah dipindahkan ke kawasan Komplek Merah Putih.

Akibatnya, warga Malabero mengalami kesulitan dalam mengakses layanan darurat medis yang seharusnya tersedia di wilayah mereka. “Ambulans itu fasilitas warga Malabero. Selama ini selalu siaga di kelurahan. Sekarang kondisi ini sangat menyulitkan ketika ada keadaan darurat,” ungkap salah seorang warga.

Melalui forum tersebut, RT/RW dan LPM Malabero menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak kecamatan, di antaranya:

• Segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk jabatan lurah dan sekretaris lurah agar roda administrasi kembali berjalan normal.
• Melunasi tunggakan BOP serta insentif petugas yang belum dibayarkan selama tiga bulan.
• Mengembalikan unit ambulans ke wilayah Malabero serta mengevaluasi operasionalnya agar pelayanan kesehatan warga tidak terganggu.

Warga berharap Pemerintah Kota Bengkulu segera mengambil langkah konkret dan tegas, sehingga fungsi pelayanan publik di Kelurahan Malabero dapat kembali berjalan dengan baik dan optimal.