Presiden Serahkan 4.000 Sertifikat di Kota Depok

Dutawarta.com - Program percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah terus digencarkan pemerintah. Dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, hingga tahun 2018 baru 51 juta bidang tanah yang bersertifikat.

Kondisi tersebut menyebabkan kasus sengketa terkait pertanahan masih banyak terjadi di Tanah Air. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo selalu memberikan target tinggi bagi Kemneterian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penerbitan sertifikat untuk rakyat ini.

"Hampir setiap tahun turun ke lapangan masalah sengketa tanah di mana-mana. Tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tidak hanya di Kota Depok, di seluruh provinsi di Tanah air ini banyak sekali sengketa. Kenapa ada sengketa? Karena masyarakat enggak pegag sertifikat, pegangnya hanya girik atau Lettr C, sehingga kalau sengketa banyak yang kalah masyrakat," ujar presiden di Lapangan Pmenacar RRI Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (27/09/2018).

Dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah unutk rakyat di lakasi tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 4.000 sertifikat untuk masyarakat Kota Depok. Ribuan sertifikat itu mencakup bidnag tamah yanag berlokasi di Kelurahan Cimpaeun, Cilangkap, Duren Mekar, Pondok Jaya, Bojong Sari Baru, Cinangka dan Kedaung.

Presiden Joko Widodo mengatakan, berdasatkan laporan Menteri ATR/Kepala BPN, pernerbitan sertifikat untuk Kota Depok sendiri ditargetkan untuk selesai pada tahun 2020 mendatang. Saat itu, kurang lebih 150 ribu sertifikat diharapkan sudah berada di tangan masyarakat Depok.

"Alhamdulillah tadi di Kota Depok kurang dari 150 ribu sertifikat ditargetkan. Ini kita dengarkan ya tadi Menteri Kepala BPN janji 2020 rampung semaunya di Depok. Yang janji Menteri, bukan saya. Saya ikut ngejar ke Menteri," tuturnya. 

Adapun di tingkat nasional, Kepala Negara sebelumnya sudah mmebrikan target kepada Menteri ATR untuk menerbitkan setidaknya 7 juta sertifikat untuk rakyat pada tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dari target tahun sebelumnya sebanyak 5 juta sertifikat yang telah dipenuhi.

"Tahun depab 9 juta sertifikat harus keluar. Carnya? Enggak mau tahu sya, yang penting keluar sertifikat. Rakyat harus dilayani dengan cepat, dengan cepat, dengan cepat. Karen saya tidak mau lagi dengar masalah sengketa tanag," kata Presiden.

Dengan itu, Kepala Negara berharap agar di tahun-tahun mendatang permasalahan soal sengketa tanah perlahan mulai berkurang dan menghilang sama sekali dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah rakyat yang semkain merata di Tanah Air sebagimana yang diamanatkan oleh Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria.

"Saya berharap sengeketa lahan nanti sudah enggak ada kalau seluruh masyarakat pegang ini yang namanya sertifiat," ujarnya.

Turut hadir mendamping Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul dan WaLI kOTA dEPOK mOHAMMAD iDRIS. (Rls)