Raker dengan DPR RI, Mendagri Paparkan Sepuluh Rencana Strategis Kemendagri

Dutawarta.com - Menteri Dalam Negeri Prof H M Tito Karnavian, Ph.D memaparkan 10 (sepuluh) Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri dalam periode 2020-2024. Menurutnya, renstra tersebut tetap mengacu pada Lima Program Prioritas Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Kerja lanjutan bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

"Renstra ini kami susun berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Kemendagri dengan mempertimbangkan visi-misi Bapak Presiden. Dalam visi-misi beliau sudah disampaikan lima hal yang menjadi prioritas," kata Mendagri.

Ia pun memaparkan kelima program prioritas tersebut dan dukungan Kemendagri dalam mencapai kelima prioritas pembangunan tersebut.

"Dalam visi-misi beliau, prioritas dari Tahun 2019 sampai Tahun 2024 masa jabatan Presiden, yaitu pembangunan SDM yang tujuannya adalah untuk menciptakan SDM yang unggul, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendongkrak pembangunan ekonomi dan juga membuka keterisolasian serta konektivitas, kemudian menyederhanakan regulasi dan, reformasi birokrasi," terangnya.

Dari kelima poin tersebut, Kemendagri menambahkan lima output yang akan dihasilkan Kemendagri yang akan diterjemahkan oleh masing-masing komponen di Kemendagri.

"Jadi visi-misi Bapak Presiden ada lima, kita tambahkan lima lagi output khas Kemendagri. Jadi satu sampai lima persis dengan Bapak Presiden, tapi akan kita terjemahkan oleh setiap komponen," jelas Mendagri.

Adapun selain lima poin tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

Keenam, pembinaan stabilitas politik dalam negeri.

"Karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa ada situasi yang aman, salah satu kontributornya adalah stabilitas politik di dalam negeri," kata Mendagri.

Ketujuh, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.

"Ini sesuai dengan konsep membangun dari pinggiran, membangun daerah dari bukan hanya perkotaan tapi untuk pemerataan dan juga membangun di daerah terpencil, perbatasan," jelasnya.

Kedelapan, memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

"Karena data kependudukan nasional sangat banyak manfaatnya, memberikan efek multiplayer untuk semua bidang, baik politik, ekonomi, dan lain-lain, semua berbasis pada data kependudukan nasional," imbuhnya.

Kesembilan, pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi daerah.

"Kita berusaha untuk mempermudah agar publik merasa lebih nyaman dilayani dan kemudian fokus juga pada upaya mendorong dan mendukung Pemda paralel dengan Pemerintahan Pusat, membuka iklim atau ekosistem investasi yang sehat," tukasnya.

Kesepuluh, penataan wilayah dan pembangunan daerah.

"Ini kira-kira ada sepuluh output strategis ini, maka sudah kita terjemahkan, saya sudah mengarahkan kepada semua komponen yang ada di lingkup Kemendagri maupun BNPP agar membuat sasaran output yang betul-betul bisa diukur," pungkasnya.

Kemendagri